BANDA ACEH — Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin, menyampaikan materi bertajuk "Persyaratan, Regulasi dan Keamanan Pangan untuk Pangan Darurat Bencana" di Aula Gedung TDMRC USK. Forum tersebut berlangsung secara daring dan luring, menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari akademisi, lembaga kebencanaan, hingga relawan.
Muhibuddin menegaskan bahwa pangan darurat tidak hanya harus tersedia dalam waktu cepat, tetapi juga memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek tersebut dinilai krusial karena pangan darurat diberikan kepada masyarakat dalam kondisi bencana yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus perlindungan kesehatan.
"Pangan darurat harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu, bukan hanya ketersediaannya. Dalam kondisi bencana, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang aman dan memenuhi persyaratan. Karena itu, pemenuhan regulasi dan pengawasan keamanan pangan perlu menjadi bagian dari kesiapan sejak tahap perencanaan hingga distribusi," jelas Muhibuddin.
Pernyataan itu menyoroti satu titik lemah yang kerap luput dalam penanganan bencana di daerah: bantuan pangan yang datang cepat belum tentu aman dikonsumsi. Pengawasan di sepanjang rantai distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru di lokasi pengungsian.
Seminar menghadirkan pembicara dari latar berbeda untuk memetakan persoalan pangan darurat secara menyeluruh. Selain BBPOM Aceh, forum ini menghadirkan Fazli, Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), yang membahas kebutuhan pangan dalam sistem penanggulangan bencana.
Dari sisi relawan, Ketua Rumah Relawan Remaja Rahmiana Rahman memaparkan peran relawan dalam distribusi pangan. Sementara Dr. Ir. Tjahja Muhandri menyampaikan materi mengenai inovasi dan teknologi tepat guna untuk pangan darurat.
Kombinasi keempat perspektif itu menegaskan bahwa sistem pangan darurat tidak bisa dibangun oleh satu institusi saja. Pemerintah, akademisi, lembaga kebencanaan, relawan, pelaku usaha, dan instansi terkait memiliki peran masing-masing dalam memastikan ketersediaan pangan selama situasi darurat.
BBPOM Aceh mendorong agar aspek keamanan dan mutu pangan menjadi bagian tetap dari perencanaan kesiapsiagaan bencana di Aceh. Pengawasan perlu diperhatikan pada setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga distribusi pangan kepada masyarakat terdampak.
Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam seminar tersebut, BBPOM Aceh berharap sistem penanggulangan bencana di Aceh semakin kuat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat terdampak bencana.