BANDA ACEH — Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mendorong seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang terstruktur dan menjamin kepastian informasi bagi warga terdampak di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Imbauan ini menyusul fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang setelah putusnya jalan nasional Bireuen–Takengon akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.
Modal Sosial yang Berharga, tapi Berisiko Tanpa Informasi Resmi
Safrizal menilai semangat swadaya warga merupakan modal sosial yang sangat berharga. Namun, ia menekankan bahwa informasi teknis mengenai kondisi akses jalan dan jembatan harus disampaikan kepada masyarakat demi keselamatan bersama.
“Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal, Rabu (24/6).
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Bergerak
Pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh untuk segera menyampaikan informasi resmi kepada publik. Informasi itu mencakup rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027, tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah yang sedang disiapkan.
Menurut Safrizal, informasi tidak cukup hanya melalui media massa, tetapi harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Pemkab Bener Meriah juga diminta mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat.
Selama Ini Warga Cari Informasi dari Mulut ke Mulut
Safrizal menyoroti bahwa selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. “Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah PRR Aceh berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan terbuka kepada publik.
Akses Darurat Bisa Dimanfaatkan Secara Terbatas
Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. Jika kondisi teknis memungkinkan, jalur tersebut dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.
Posko Satgas PRR Aceh menegaskan penanganan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu. Aspek teknis konstruksi harus berjalan seiring dengan upaya memastikan warga terdampak memperoleh informasi yang akurat di setiap tahap pemulihan. Pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari pemulihan yang bermartabat.
