ACEH — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, dari total 1.077 BUMN yang ada di Indonesia, sebanyak 240 perusahaan sudah ditutup karena dinilai tidak beres. Jumlah itu akan bertambah menjadi 250 pada akhir Juli 2026, dan terus berlanjut hingga mencapai 800 perusahaan pada penghujung tahun depan.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat," kata Prabowo saat meresmikan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengaku kaget saat mengetahui jumlah BUMN di Indonesia jauh lebih banyak dari perkiraannya. Sebelum dilantik, ia memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Kenyataannya, ada 1.077 BUMN yang tercatat.
"Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat, ini kita tertibkan," tegasnya.
BUMN yang Mulai Untung Setelah Puluhan Tahun Merugi
Di sisi lain, Prabowo melaporkan bahwa sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun mencatatkan kerugian kini mulai menunjukkan perbaikan. "Beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi-rugi, tahun ini mulai untung, saudara sekalian. Mulai untung," ujarnya.
Pemerintah menargetkan penutupan 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah untung, dan terus merugi hingga 31 Desember 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban pengeluaran negara dari pos gaji direksi dan biaya operasional yang selama ini membengkak.
Prabowo menegaskan, penutupan BUMN bermasalah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara. "Desember 31, 2026, akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," pungkasnya.
