JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 100,166 triliun untuk membiayai 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi Sumatera pascabencana. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 ini akan dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian/lembaga bersama pemda setempat.
Tito menekankan keterbukaan informasi menjadi kunci agar publik bisa melihat langsung capaian di lapangan. “Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya.
Setiap K/L dan pemda diminta menyampaikan perkembangan kegiatan secara berkala. Laporan itu tidak hanya untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga yang terdampak.
Dana Segar Rp 10,6 Triliun Sudah Masuk ke Kas Daerah
Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp 10,6 triliun langsung ke kas pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak. Dana ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada 2026, alokasi anggaran untuk program K/L yang tergabung dalam Satgas PRR mencapai lebih dari Rp 39 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi utama: Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemendikdasmen, Kemensos, BPS, Kemenhub, dan Kemenkes.
Empat Usulan Anggaran Prioritas yang Masih Diproses
Dalam pertemuan dengan Menkeu, Tito mendorong percepatan persetujuan empat usulan anggaran yang dinilai sangat prioritas. Keempat usulan itu berasal dari:
- Kementerian Pertanian — untuk memulihkan sawah dan perkebunan warga
- Kementerian Kelautan dan Perikanan — merehabilitasi tambak yang rusak
- Kementerian Agama — memperbaiki pesantren, madrasah, dan rumah ibadah
- Kementerian UMKM — membantu pemulihan usaha mikro warga terdampak
“Kalau sudah ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Tito.
Posko Nasional Pantau Realisasi Anggaran Setiap Hari
Percepatan anggaran juga menjadi agenda utama dalam rapat harian Posko Nasional Satgas PRR. K/L yang sudah menerima anggaran belanja tambahan diminta segera merealisasikannya menjadi program di lapangan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Sementara itu, K/L yang usulan anggaran dan rencana aksinya masih diproses diminta menjaga konsistensi kebutuhan sesuai Rencana Induk. Hal ini penting agar proses persetujuan tidak terhambat dan pemulihan bisa berjalan sesuai target.
