JAKARTA — Sosiolog Universitas Syiah Kuala Aceh, Ahmad Humam Hamid, menanggapi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Aceh dengan sebuah harapan sederhana namun mendasar. Ia ingin pemerintah benar-benar hadir dan bekerja serius dalam memulihkan kondisi wilayah yang porak-poranda diterjang bencana.
"Satu aja, berharap negara ini serius, itu cukup. Berharap negara serius," ujar Humam dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, kunjungan orang nomor dua di Indonesia itu diharapkan membawa hasil nyata bagi masyarakat Aceh. "Mudah-mudahan baik," imbuhnya.
Pemulihan Pascabencana yang Belum Tuntas
Kunjungan Gibran ke Aceh ini bukan tanpa alasan. Sejak bencana banjir dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2024 lalu, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Namun, proses di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Gibran sendiri mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi. Ia datang untuk memantau langsung perkembangan penanganan yang sedang berjalan.
"Kehadiran saya di Aceh hari ini adalah untuk melihat langsung kondisi di lapangan, memantau perkembangan penanganan pascabencana yang sedang berjalan, sekaligus mendengar langsung aspirasi, masukan, dan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Gibran dalam keterangannya, Kamis.
Gotong Royong dan Tanggung Jawab Negara
Dalam kunjungannya, Wapres Gibran mengapresiasi seluruh elemen yang telah bahu-membahu membantu pemulihan. Mulai dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia usaha.
"Semangat gotong royong ini sangat berharga, namun pembangunan infrastruktur yang aman dan layak pakai adalah tanggung jawab negara," ucap Gibran.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal penyelesaian pemulihan hingga tuntas. Target utamanya jelas: masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman di kampung halaman mereka.
Sikap terbuka juga ditunjukkan Gibran terhadap masukan dan kritik konstruktif. Menurutnya, hal tersebut penting agar setiap langkah pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga yang masih bertahan di pengungsian maupun yang mulai membangun kembali rumahnya.
