Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menuntaskan tahapan krusial menuju pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, Energi, dan Pengelolaan Mineral. Dokumen kajian kebutuhan dan kelayakan yang dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diterima dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, membuka jalan bagi proses pembentukan badan usaha milik daerah tersebut.
NAGAN RAYA — Langkah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memiliki badan usaha sendiri di sektor pangan dan energi semakin dekat ke tahap realisasi. Rekomendasi dari Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas dua dokumen kajian menjadi sinyal hijau bagi pemkab untuk segera memproses pendirian BUMD tersebut secara formal.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Hizbulwathan, menyampaikan bahwa hasil pertemuan ketiga dengan Kemendagri telah memastikan substansi dokumen kajian diterima. “Substansi dan hasil pembahasan kedua dokumen kajian telah diterima dan direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti sesuai masukan Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah,” katanya di Suka Makmue, Kamis.
Menanti Rekomendasi Resmi dari Kemendagri
Setelah dokumen kajian difinalisasi, pemkab akan mengajukannya secara resmi ke Kemendagri. Proses ini menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi sebelum BUMD resmi berdiri.
“Harapannya agar kita memperoleh rekomendasi resmi sebagai syarat utama pembentukan BUMD,” ujar Hizbulwathan.
Mengapa BUMD Pangan dan Energi Perlu Segera Dibentuk?
Pembentukan badan usaha ini bukan sekadar formalitas kelembagaan. Pemerintah daerah menargetkan sejumlah manfaat strategis yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan kas daerah.
- Menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keuntungan usaha yang dikelola BUMD.
- Memperkuat fundamental perekonomian daerah dengan pengelolaan potensi lokal yang lebih optimal.
- Meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pangan dan energi yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Hizbulwathan menekankan bahwa kehadiran BUMD ini merupakan salah satu instrumen untuk mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. Keuntungan yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nagan Raya.
“Semoga dokumen kajian ini dapat segera disetujui oleh Kemendagri agar BUMD tersebut dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya,” harapnya.
Dengan diterimanya dokumen kajian, fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kelengkapan administrasi untuk mempercepat keluarnya rekomendasi resmi. Jika seluruh proses berjalan lancar, BUMD ini diharapkan bisa segera beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi baru di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia tersebut.
