BANDA ACEH — Komaruddin Hidayat menulis bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan Prabowo bukan dilihat dari seberapa kuat negara menguasai aset bangsa dan menjinakkan kekuatan oposisi. Ukuran yang lebih tepat, menurutnya, adalah seberapa efektif dan adil negara bekerja untuk rakyatnya.
Guru besar itu menghubungkan pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dengan agenda politik-ekonomi Prabowo. Pertanyaan pokok yang dia ajukan: adakah benang merah komitmen yang menghubungkan visi kedua tokoh untuk mewujudkan keadilan sosial.
Mengapa Pemikiran Soemitro Kembali Relevan
Soemitro sejak awal menyadari pembangunan ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketimpangan struktural yang berakar sejak masa penjajahan. Baginya, ekonomi bukan semata soal angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau investasi.
Pembangunan harus diarahkan pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian yang digerakkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Amanat itu sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masalahnya, capaian pertumbuhan yang sering dibanggakan tidak selalu diikuti program pemerataan. Kekayaan nasional meningkat, tetapi hanya dinikmati sekelompok kecil konglomerat, sementara yang menetes ke bawah sangat sedikit.
Infrastruktur dibangun, kawasan industri tumbuh, dan investasi masuk. Namun sebagian masyarakat tetap tertinggal di landasan. Di titik inilah relevansi pemikiran Soemitro muncul kembali saat putranya memimpin Indonesia dengan mandat politik yang besar.
Negara Kuat yang Seperti Apa
Prabowo datang ke kursi kepresidenan dengan modal dan karakter politik yang berbeda dari para pendahulunya. Ia berlatar belakang militer, berpengalaman panjang di politik, dan secara ekonomi sudah kaya.
Dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan keinginan agar negara memikul tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Gagasan tentang negara yang kuat menjadi salah satu ciri penting pemikirannya.
Namun konsep negara kuat meniscayakan kapasitas dan komitmen untuk membuat kebijakan, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan melindungi kepentingan publik. Negara juga harus memastikan kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Dalam teori modern, negara disebut kuat bukan karena kekuasaannya ditakuti rakyat, anti kritik, dan ekstraktif seperti praktik semasa penjajahan. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa efektif dan adil negara bekerja.
Pertumbuhan Ekonomi Bukan Tujuan Akhir
Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah selalu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikasi keberhasilan. Pertumbuhan seakan identik dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Komaruddin mengakui tanpa pertumbuhan sulit menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tetapi pertumbuhan adalah sasaran antara, bukan tujuan akhir.
Fakta menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil warga yang berada di puncak piramida sosial. Kondisi itu berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak zaman VOC, dan menurutnya harus dirombak.
Struktur kepemilikan aset, penguasaan sumber daya alam, akses pendidikan berkualitas, dan kesempatan memperoleh pekerjaan produktif masih menunjukkan kesenjangan besar. Anak dari keluarga kaya punya peluang lebih terbuka untuk maju dibanding anak dari keluarga miskin.
Pengusaha dengan akses modal dan jaringan politik berada di posisi lebih kuat dibanding pedagang kecil di pasar tradisional. Padahal esensi keadilan sosial justru terletak pada distribusi kesempatan agar masyarakat dapat berkembang secara relatif adil.
Ujian bagi Program Makan Bergizi hingga Hilirisasi
Di konteks inilah kepemimpinan Prabowo diuji. Program makan bergizi gratis, hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan desa perlu diuji secara kritis.
Pertanyaannya, apakah kebijakan itu dirancang sebagai langkah transformatif jangka panjang lintas generasi atau hanya program populis dengan tujuan politik jangka pendek. Bagi warga Aceh, yang masih bergulat dengan kemiskinan dan kesenjangan akses ekonomi, pertanyaan itu bukan soal retorika.
Komaruddin menempatkan keadilan sosial sebagai batu uji utama. Selama struktur kesempatan belum berubah, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperlebar jarak antara mereka yang berada di puncak dan yang bertahan di bawah.
