PIDIE — Proses relokasi sekolah pascabencana di Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Dari total 63 sekolah yang harus dipindahkan karena bangunan tidak layak, sebanyak 11 sekolah belum dapat direalisasikan. Murthalamuddin mengatakan lahan yang memenuhi syarat administratif dan bebas sengketa belum ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Aceh Tengah dan Pining.
“Kendala utamanya memang lahan. Tanah untuk relokasi tidak dibeli oleh kementerian. Lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah atau yayasan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Murthalamuddin merinci pembagian kewenangan penyediaan lahan. Untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Sementara untuk PAUD, SD, dan SMP, kewenangan ada di pemerintah kabupaten/kota. Sekolah swasta wajib menyediakan lahan atas nama yayasan masing-masing. Salah satu sekolah yang masih membutuhkan lahan adalah SMA Negeri 1 Pining.
Murthalamuddin menepis anggapan bahwa pemerintah lalai menangani sekolah-sekolah yang masih menggunakan tenda darurat. Ia menjelaskan kondisi itu adalah langkah sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan selama revitalisasi atau pembangunan ulang berlangsung.
“Kita perlu mengklarifikasi banyaknya informasi yang menunjukkan sekolah masih berada di bawah tenda. Sebagian sekolah memang sedang direvitalisasi sehingga siswa dipindahkan sementara ke lokasi lain atau menggunakan bangunan darurat. Jadi bukan berarti pemerintah tidak melakukan intervensi,” tegasnya.
Pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan ruang kelas darurat kepada 83 sekolah pada tahap awal, dan dilanjutkan kepada 31 sekolah lainnya yang membutuhkan penanganan cepat.
Berdasarkan verifikasi pemerintah, sebanyak 3.120 sekolah di Aceh terdampak bencana. Rinciannya, 1.287 sekolah (44 persen) mengalami rusak ringan, 1.382 sekolah (47,33 persen) rusak sedang, dan sisanya masuk kategori rusak berat yang memerlukan relokasi.
“Dari hasil verifikasi, terdapat 63 sekolah yang harus direlokasi karena kondisi bangunannya tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan di lokasi lama,” kata Murthalamuddin. Sebagian besar proses relokasi sudah berjalan, namun 11 sekolah masih tertahan masalah lahan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah menggandeng TNI untuk mempercepat pembangunan dan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Sekitar 190 sekolah direvitalisasi melalui skema kerja sama dengan TNI dan instansi terkait.
“Sebagian revitalisasi, terutama sekolah yang direlokasi dan mengalami kerusakan berat, memang dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Pidie, Abdul Mu’ti meresmikan revitalisasi 21 sekolah yang selesai dibangun pada 2025. Seluruh sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan yang terdampak banjir. Kabupaten Pidie juga mendapatkan alokasi program revitalisasi untuk 93 sekolah pada tahap berikutnya. Murthalamuddin berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh sekolah yang rusak akibat bencana maupun faktor usia bangunan dapat segera diperbaiki.