ACEH — Ketua Harian Partai Gerindra itu menyampaikan rencana pertemuan tersebut usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Arcici, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Menurut Dasco, informasi yang diterima dari serikat buruh soal potensi PHK besar-besaran tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kekhawatiran di Balik Kondisi Global yang Tak Menentu
Dasco menilai persoalan PHK kali ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi global yang tengah mengalami tekanan. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk satgas khusus untuk memitigasi dampak tersebut.
"Ya, jadi, masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi," ucap Dasco di hadapan para peserta rakernas.
Pengawasan DPR di Tengah Ancaman PHK Sektoral
Politikus senior itu menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara spesifik terhadap isu-isu yang berdampak langsung pada hajat hidup rakyat. Ia menyebut ancaman PHK menjadi salah satu prioritas utama yang akan dikawal ketat di parlemen.
"Meski meyakini sudah ada langkah mitigasi, DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara khusus terhadap beragam isu-isu yang berkaitan langsung terhadap rakyat," kata Dasco.
Pertemuan dengan Satgas Mitigasi PHK dijadwalkan berlangsung di kompleks parlemen pada Jumat mendatang. Agenda utama yang akan dibahas mencakup data sektor-sektor yang paling rentan terkena dampak PHK, serta evaluasi efektivitas program mitigasi yang sudah berjalan.
Latar Belakang Pembentukan Satgas Mitigasi PHK
Pemerintah sebelumnya membentuk Satuan Tugas Mitigasi PHK sebagai respons atas meningkatnya tekanan ekonomi global yang mempengaruhi industri dalam negeri. Satgas ini bertugas memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja, serta menyusun skema perlindungan bagi buruh.
Langkah DPR memanggil satgas tersebut menunjukkan bahwa parlemen tidak hanya menerima laporan secara pasif, tetapi juga ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh akar masalah. Apalagi, dalam beberapa pekan terakhir, isu PHK mulai mencuat di sejumlah sektor padat karya.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak satgas terkait persiapan pertemuan dengan DPR. Namun, sumber di Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa data terkini mengenai jumlah pekerja yang terancam PHK akan menjadi bahan utama yang dibawa dalam rapat dengar pendapat tersebut.
