MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak main-main dengan ancaman dunia digital. Melalui Workshop Literasi Keamanan Informasi yang digelar Kamis (18/6/2026), seluruh aparatur daerah diminta serius mengikuti rangkaian materi demi menangkal serangan siber berskala besar.
Safrizal, yang mewakili Bupati Aceh Barat, mengingatkan bahwa era keterbukaan informasi membawa risiko tinggi. Ancaman seperti ransomware, malware, dan phishing terhadap server pemerintah, kata dia, harus diwaspadai bersama.
Ancaman Siber yang Mengintai Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Safrizal menyebut beberapa jenis serangan digital yang kini menjadi momok instansi publik. Mulai dari kebocoran data, pencurian identitas, hingga pemalsuan dokumen digital.
"Ancaman siber, kebocoran data, pencurian identitas, pemalsuan dokumen digital hingga serangan terstruktur berskala besar seperti ransomware, malware dan phishing terhadap server pemerintah perlu diwaspadai," ujar Safrizal.
Ia menekankan bahwa perlindungan data bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan di tengah percepatan transformasi digital yang sedang berjalan.
Tiga Target Utama: Kultur, Proteksi, dan Kerahasiaan
Workshop yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh bersama Diskominfo Kabupaten Aceh Barat ini menetapkan tiga sasaran utama.
Pertama, membangun kultur kewaspadaan digital di kalangan aparatur. Kedua, menerapkan proteksi digital secara disiplin dan konsisten. Ketiga, menjamin integritas dan kerahasiaan data negara.
"Melalui workshop ini kami menginstruksikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti rangkaian acara dengan serius," tegas Safrizal.
Transformasi Digital dan Program Satu Data Indonesia
Pemkab Aceh Barat saat ini tengah menyelaraskan tata kelola data sektoral di daerah demi mendukung program strategis nasional, yaitu Satu Data Indonesia. Safrizal menyebut integrasi data yang valid akan membantu perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"Dunia digital memaksa kita untuk bergerak lebih cepat, adaptif serta lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, implementasi sistem pemerintah digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel menjadi komitmen tinggi Pemkab Aceh Barat. Pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi target akhir dari transformasi ini.
