BANDA ACEH — Gagasan pengalokasian anggaran riset itu juga masuk dalam catatan Fraksi Partai Golkar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2025. Catatan fraksi mencakup tata kelola anggaran, penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, kelestarian lingkungan, hingga pemulihan pascabencana.
Rizky menilai sejumlah persoalan tersebut merupakan tanggung jawab politik bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Menurutnya, kompleksitas masalah di Aceh menuntut perubahan cara pemerintah merancang program dan menentukan arah belanja daerah.
"Formulasi program harus dibangun di atas basis data dan kajian ilmiah yang solid, bukan sekadar intuisi atau tebak-tebakan dari pembuat kebijakan," tulis Rizky dalam opininya.
Kemiskinan dan Stunting Jadi Dasar Usulan
Dua persoalan mendasar yang disorot Rizky adalah kemiskinan dan stunting. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen atau 713,78 ribu orang, naik dari 12,22 persen pada September 2025.
Untuk stunting, hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi di Aceh sebesar 28,6 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen.
Rizky menilai riset memungkinkan pemerintah memahami akar persoalan sampai tingkat lokal. Karakteristik kemiskinan nelayan di wilayah barat-selatan Aceh, petani kopi di dataran tinggi Gayo, dan buruh tani di pesisir timur-utara dinilainya membutuhkan rumusan penanganan yang berbeda.
Untuk stunting, ia menekankan perlunya kerja lintas sektor yang memperhatikan sanitasi, ketahanan pangan keluarga, dan intervensi gizi berbasis sumber daya lokal. Adapun pada pemulihan pascabencana, kajian ilmiah dibutuhkan untuk menopang pembangunan kembali infrastruktur dan mengurangi kerentanan warga terhadap bencana berulang.
Anggaran Riset Diminta Kompetitif dan Akuntabel
Alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara itu menginginkan dukungan anggaran riset dapat diakses secara kompetitif dan akuntabel. Penerimanya bisa perguruan tinggi, lembaga riset, maupun kelompok masyarakat.
Penelitian yang dibiayai perlu diarahkan pada persoalan prioritas daerah dan menghasilkan rekomendasi yang bisa dijalankan pemerintah. Mitigasi bencana, lingkungan berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan termasuk bidang yang diusulkannya menjadi prioritas riset daerah.
"Pengalokasian anggaran 1 persen ini bukan sekadar angka nominal, melainkan bentuk pengakuan politik bahwa riset berbasis data dan ilmu pengetahuan harus menjadi panduan dalam setiap kebijakan Pemerintah Aceh ke depan," tulisnya.
Rizky menilai hasil penelitian perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan cara itu, pemerintah punya dasar untuk mengukur manfaat kebijakan dan melakukan perbaikan berkala.
Momentum di Bawah Kepemimpinan Muzakir Manaf-Fadhlullah
Gagasan tersebut, menurut Rizky, perlu mendapat momentum di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Dukungan riset dinilai dapat membantu menerjemahkan visi dan janji politik ke dalam indikator kinerja yang realistis serta terukur.
Ia juga memandang kajian kredibel penting untuk memperkuat posisi tawar Aceh dalam memperjuangkan
