BANDA ACEH — Peserta pelatihan berasal dari staf administrasi, pengelola keuangan, hingga operator Sipol yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh se-Aceh. Ketua Panitia, Muhajir, menyebut kegiatan ini sebagai agenda rutin untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menjalankan tugas kesekretariatan.
Pelaksanaan tahun ini diarahkan menyelesaikan persoalan teknis yang masih ditemukan di tingkat wilayah. Muhajir tidak menampik masih ada kekurangan dalam pengelolaan sekretariat partai.
"Kesekretariatan kita masih memiliki sejumlah kekurangan. Karena itu, kapasitas pengurus perlu terus ditingkatkan," ujar Muhajir.
Data Sipol Harus Diperbarui Sebelum Verifikasi Ulang
Perhatian utama pelatihan terletak pada penataan administrasi keuangan serta pemutakhiran data Sipol. Pembaruan data dinilai penting agar kepengurusan partai tetap sesuai kondisi terkini.
Muhajir menjelaskan, jika data tidak diperbarui, pemilu selanjutnya berpotensi diverifikasi kembali dari awal. Kondisi itu yang ingin dihindari Partai Aceh.
"Kalau tidak kita update, pemilu selanjutnya akan diverifikasi kembali dari awal," katanya.
Operator Sipol Banyak yang Tidak Lagi Aktif
Sejumlah operator Sipol saat ini sudah tidak aktif. Perubahan juga terjadi pada struktur kepengurusan karena sebagian pengurus berpindah tugas atau menjalankan pekerjaan lain.
Muhajir menyebut ada pengurus yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, pembaruan dan penyesuaian data akan dilakukan secara berkala.
"Operator Sipol banyak yang sudah tidak aktif. Kemudian ada pengurus yang sudah bertugas di tempat lain, termasuk yang sudah menjadi PPPK dan lainnya," jelasnya.
Partai Aceh menargetkan proses pembenahan tersebut tuntas pada tahun ini.
Sekretariat Dinilai Penentu Jalannya Kebijakan Partai
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Tgk Rasyidin, menilai pelatihan ini tidak semata berkaitan dengan pekerjaan administrasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.
"Pelatihan ini penting karena menyangkut aspek teknis sekaligus persiapan Partai Aceh menghadapi pemilu yang akan datang," ujar Rasyidin.
Ia menyebut administrasi yang tertata, data yang akurat, serta pelayanan internal yang baik diperlukan agar koordinasi organisasi berjalan efektif.
"Kesekretariatan bukan hanya persoalan surat-menyurat. Sekretariat merupakan pusat administrasi yang memastikan kebijakan strategis Partai Aceh dapat dijalankan secara cepat, tepat dan akuntabel," katanya.
Materi Pelatihan dan Tuntutan Digitalisasi
Peserta menerima materi etika dan protokol kesekretariatan, tata persuratan, pengelolaan arsip fisik maupun digital, komunikasi profesional, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Rasyidin menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi telah mengubah pola kerja organisasi sehingga pengelolaan informasi dan administrasi dituntut lebih cepat dan efisien.
"Partai dituntut untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang modern," ujarnya.
Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Agussalim, ST., M.Si., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Aceh; Natasya Amelia Yosa, SE., M.M., dosen Politeknik Kuta Raja; serta Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
Rasyidin meminta seluruh peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekretariat masing-masing. Ia berharap pelatihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
"Manfaatkan momentum ini untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kontribusi saudara di balik layar merupakan bagian penting dalam menunjang kerja organisasi dan menghadapi berbagai agenda politik ke depan," katanya.
