BANDA ACEH — Perjuangan mewujudkan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) memasuki babak baru. Pengurus KP3 ABAS untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar resmi dibentuk dalam rapat konsolidasi yang dihadiri perwakilan enam kabupaten: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Simeulue.
Forum yang digelar di Ata Kupi, Banda Aceh, Jumat (3/7/2026), itu memutuskan pembentukan tim formatur beranggotakan tujuh orang. H. Darmansah dipercaya sebagai ketua, sementara Aminullah Usman ditunjuk sebagai bendahara. Anggota tim lainnya merupakan perwakilan dari masing-masing kabupaten calon wilayah ABAS.
Seratus Hari Pertama: Siapkan Program dan Deklarasi Akbar
Ketua Tim Formatur, H. Darmansah, menjelaskan bahwa kepengurusan ini merupakan tindak lanjut mandat dari KP3 ABAS Pusat. Target utama dalam 100 hari ke depan adalah menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, dan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Alhamdulillah, kepengurusan KP3 ABAS Banda Aceh dan Aceh Besar sudah terbentuk. Ini menjadi langkah awal untuk menghimpun kekuatan masyarakat Barat Selatan Aceh yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar,” ujar Darmansah.
Puncak dari rangkaian konsolidasi ini adalah rencana deklarasi akbar yang akan digelar di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. “Setelah itu akan dilakukan deklarasi di Meulaboh yang akan dihadiri masyarakat dari enam kabupaten serta seluruh perwakilan KP3 ABAS,” imbuhnya.
Moratorium DOB Jadi Tantangan, Administrasi Disiapkan dari Sekarang
Darmansah mengakui bahwa pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun, ia menekankan, perjuangan tidak boleh berhenti. Seluruh perangkat organisasi dan persyaratan administratif harus dipersiapkan sejak dini.
“Kami mohon dukungan semua pihak agar cita-cita menghadirkan Provinsi ABAS dapat segera terwujud,” katanya, seraya optimistis ketika moratorium dicabut, seluruh kebutuhan telah rampung.
Sementara itu, Bendahara Tim Formatur, Aminullah Usman, menilai perjuangan ini adalah investasi jangka panjang. Menurutnya, provinsi baru akan mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan.
“Provinsi ABAS harus kita perjuangkan bersama demi anak cucu kita di masa mendatang. Gerakan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Aminullah.
Ketimpangan Pembangunan Jadi Alasan Utama
Mantan Bupati Simeulue, Erli Hasyim, yang turut hadir dalam rapat, menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan Barat Selatan. Ia menilai alokasi anggaran pembangunan yang diterima enam kabupaten tersebut masih sangat minim.
“Selama ini anggaran pembangunan yang dialokasikan ke wilayah Barat Selatan masih sangat minim sehingga pembangunan belum berjalan secara merata,” katanya.
Erli menambahkan, soliditas para tokoh dari enam kabupaten menjadi modal penting. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, ia berharap gerakan semakin terorganisir dan dukungan dari pemangku kepentingan terus meluas. Para tokoh optimistis persiapan organisasi dan administrasi akan selesai tepat waktu, sehingga proses pembentukan Provinsi ABAS bisa langsung berjalan ketika moratorium DOB dicabut.
