ACEH — Kabar terbaru soal program energi hijau pemerintah akhirnya sampai ke telinga Presiden. Dalam pertemuan tertutup di kediaman pribadinya di Hambalang, Prabowo menerima laporan langsung dari Simon Aloysius Mantiri soal kelanjutan Program Mandatori B50 yang resmi diluncurkan pada Juli 2026.
Keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang dikutip Senin (10/8) menyebut, laporan tersebut mencakup kemajuan pelaksanaan B50—bahan bakar dengan campuran 50 persen nabati—serta kesiapan infrastruktur untuk tahapan mandatori bioetanol. Artinya, pemerintah tidak hanya serius menggenjot biodiesel, tetapi juga menyiapkan panggung bagi bahan bakar alternatif berbasis tebu dan singkong.
Bukan Sekadar Laporan, Ada Arahan Soal Efisiensi
Pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan energi. Prabowo disebut-sebut memberikan instruksi tegas terkait struktur birokrasi di Pertamina. Lapisan manajemen dan anak cucu perusahaan diminta dipangkas demi mempercepat pengambilan keputusan.
Arahan serupa juga ditujukan kepada PT PLN (Persero) dan BUMN lainnya. "Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo menginginkan BUMN yang ramping, lincah, dan tidak birokratis. Bagi Pertamina yang mengelola rantai bisnis dari hulu hingga hilir, efisiensi semacam ini krusial—terutama saat perusahaan tengah memikul beban besar untuk merealisasikan program energi terbarukan.
Mengapa Program Ini Penting bagi Konsumen dan Petani?
Program B50 dan bioetanol bukan sekadar wacana lingkungan. Dampaknya menyentuh langsung ke kantong masyarakat. B50 berarti separuh isi tangki kendaraan bermesin diesel berasal dari kelapa sawit—yang ujungnya berujung pada penyerapan hasil perkebunan petani lokal.
Sementara itu, mandatori bioetanol yang tengah disiapkan infrastrukturnya akan membuka pasar baru bagi petani tebu dan singkong. Jika infrastruktur pendukung seperti kilang dan jalur distribusi rampung, permintaan bahan baku nabati dipastikan melonjak.
Bagi konsumen, keberhasilan program ini juga berpotensi menahan laju impor BBM yang selama ini membebani neraca dagang. Namun, semua itu bergantung pada seberapa cepat birokrasi bergerak—dan di sinilah arahan pemangkasan Prabowo menjadi relevan.
Arah Baru Holding Energi
Dengan laporan yang disampaikan langsung di Hambalang, publik bisa membaca pesan tersirat: proyek energi hijau ini masuk prioritas utama pemerintah. Pertamina sebagai ujung tombak dituntut bergerak cepat, tanpa terhambat hierarki yang berbelit.
Langkah berikutnya yang dinantikan adalah realisasi pembangunan infrastruktur bioetanol yang selama ini masih simpang siur. Jika eksekusi berjalan mulus, Indonesia berpeluang memangkas ketergantungan pada solar dan bensin impor secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Adapun bagi Pertamina, pertemuan ini sekaligus menjadi penanda bahwa era baru pengelolaan BUMN telah dimulai—era di mana kecepatan eksekusi jauh lebih berharga daripada sekadar formalitas birokrasi.
