ACEH — Insiden perselisihan antarpengendara mobil listrik di fasilitas umum kembali mencuat. Sebuah video yang diunggah akun Threads @ravanya_roselyn dan disebarluaskan akun Instagram @jabodetabek24info menunjukkan pertengkaran mulut yang berujung kontak fisik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Samanea, Kabupaten Tangerang.
Pemicunya adalah perebutan hak menggunakan jalur fast charging. Pemilik akun yang mengaku sebagai korban menuturkan dirinya telah memindai kode batang dan menunggu giliran sekitar 30 menit sesuai prosedur aplikasi.
Klaim Sudah Antre via Aplikasi vs Klaim Datang Lebih Dulu
"30 menit kemudian, munculah notif konfirmasi antrian, kami pun membayar. Via mobile. Ketika kami keluar mau mulai charging, eh bapak ini marah2 krn katanya dia duluan dtg, dan mengatakan dia mau duluan," tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Pengendara lain yang diduga menjadi pelaku mengklaim telah tiba lebih awal di lokasi. Adu argumen yang tidak menemukan titik temu akhirnya memanas. Dalam video yang beredar, seorang pria terlihat melayangkan pukulan ke arah suami pemilik akun Threads tersebut.
Korban Perempuan Juga Jadi Sasaran Intimidasi
Bukan hanya suaminya yang menjadi korban kekerasan fisik, perempuan yang merekam kejadian itu juga mengaku sempat diancam dan nyaris ditampar. "Saya juga sempat diintimidasi dan hampir ditampar," tulisnya.
Untuk menghindari eskalasi yang lebih parah, pasangan suami istri itu memilih meninggalkan SPKLU Samanea. Mereka menyatakan akan melaporkan insiden ini ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum.
Etika Mengisi Daya di SPKLU yang Perlu Dipahami Pemilik Mobil Listrik
Kejadian ini menyoroti persoalan yang kerap muncul seiring bertambahnya populasi kendaraan listrik di Indonesia: belum dipahaminya etika dan prosedur antrean di fasilitas pengisian umum. Padahal, aplikasi SPKLU biasanya menyediakan sistem queue yang bisa memantau status antrean secara real-time.
Operator SPKLU juga umumnya memasang aturan tertulis mengenai batas waktu pengisian dan larangan menyerobot antrean. Sengketa seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika semua pengguna mengacu pada sistem yang telah disediakan, bukan pada klaim subjektif di lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pengelola SPKLU Samanea maupun pihak kepolisian setempat mengenai tindak lanjut laporan korban.
