BANDA ACEH — Sinergi antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Polda Aceh terus diperkuat untuk mengamankan objek vital nasional (obvitnas) sektor hulu migas di Aceh Utara. Langkah ini menyusul adanya peningkatan gangguan keamanan di area operasi Wilayah Kerja (WK) B yang dikelola PT Pema Global Energi (PGE).
Monev Lapangan untuk Petakan Ancaman
Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M Amin, mengatakan pihaknya bersama Polda Aceh telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan efektivitas pengamanan eksternal dan mengidentifikasi potensi kerawanan di WK B.
"Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV," ujar Irham dalam keterangannya, Senin.
Kasus Pencurian Meningkat, Target Zero Kasus Dicanangkan
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penentu keberhasilan operasi hulu migas, tidak hanya aspek teknis. Ia menyebutkan, hingga pertengahan tahun 2026 ini, kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi PGE mulai meningkat.
Pihaknya berharap solusi terbaik bisa segera ditemukan agar perkara pencurian dan gangguan keamanan lainnya di WK B dapat diminimalisir hingga mencapai zero kasus. “Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Wilya.
Pengamanan Tak Hanya soal Teknis, Tapi Juga Hukum
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Dr. Marzuki, menyambut positif forum koordinasi tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan memudahkan pelaksanaan pengamanan di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” ujar Dr. Marzuki.
Ia menilai pentingnya pertemuan bersama untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang memiliki tanggung jawab bersama mengawal objek vital nasional tersebut.
WK B Bukan Satu-satunya yang Diawasi
Sebelum melakukan monev di WK B, pekan lalu BPMA bersama Polda Aceh juga telah melaksanakan pengamanan serupa di kawasan hulu migas WK Blok A yang dikelola PT Medco E & P Malaka di Kabupaten Aceh Timur. Irham M Amin menegaskan, faktor pengamanan menjadi elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI dalam pelaksanaan tugas pokok BPMA.
