BANDA ACEH — Lonjakan harga semen yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh kini berbuntut pada desakan investigasi menyeluruh. Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi, SP, mendesak pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada data harga di tingkat pengecer, tetapi juga menelusuri potensi permainan harga di level distributor yang selama ini belum terungkap.
Desakan ini muncul di tengah keluhan masyarakat yang menilai harga semen di Aceh tidak wajar, bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan harga di Medan, Sumatera Utara. Padahal, Aceh memiliki pabrik semen sendiri, yakni PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlokasi di Lhoknga, Aceh Besar.
Harga Naik Hingga Rp 120 Ribu, Stok Sempat Langka
Armiyadi menyebutkan, kenaikan harga di tingkat toko sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebelumnya, kelangkaan semen sempat terjadi di sejumlah titik, yang kemudian diikuti dengan meroketnya harga jual hingga tembus sekitar Rp 120 ribu per sak.
"Yang pasti di tingkat toko sudah terjadi kenaikan harga. Kalau di distributor apakah ada permainan harga atau tidak, itu harus diperiksa lagi," ujar Armiyadi, Selasa (11/8/2026).
Politisi PKS itu menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Semen merupakan material utama pembangunan, sehingga gejolak harganya berdampak langsung pada biaya konstruksi rumah warga dan proyek infrastruktur pemerintah.
Tiga Sektor Pemicu Kenaikan yang Harus Ditelusuri
Menurut Armiyadi, penelusuran penyebab kenaikan harga tidak boleh hanya berfokus pada harga akhir di pasaran. Pemerintah diminta memeriksa tiga mata rantai utama: produksi, ketersediaan stok, dan jalur distribusi.
"Jangan sampai masyarakat hanya melihat harga sudah tinggi, tetapi tidak tahu penyebabnya. Pemerintah harus memastikan apakah kenaikan itu karena pasokan, distribusi atau faktor lainnya. Kalau memang ada permainan harga, harus ditindak," tegasnya.
Tekanan Pembangunan dan Rekonstruksi Pascabencana
Lonjakan permintaan semen disebut menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong harga. Armiyadi menyoroti meningkatnya kebutuhan material seiring berjalannya program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), proyek infrastruktur, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Kondisi ini membuat pengawasan tata niaga semen menjadi krusial. Komisi III DPRA meminta perusahaan, dalam hal ini PT Solusi Bangun Andalas, untuk tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap distributor nakal yang terbukti melanggar.
"Kalau nanti terbukti ada permainan harga di distributor, perusahaan harus mengambil tindakan. Jangan hanya memberikan teguran biasa, karena persoalan ini sudah beberapa kali dikeluhkan masyarakat," kata Armiyadi.
Ia menambahkan, pengawasan harus dilakukan secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian harga sekaligus jaminan ketersediaan barang. "Persoalan semen ini jangan dibiarkan menjadi masalah berulang. Pemerintah harus hadir memastikan tata niaga berjalan sehat sehingga masyarakat tidak terus-menerus menanggung mahalnya biaya pembangunan," pungkasnya.
