ACEH BARAT DAYA — Kebijakan RSUD Teungku Peukan (RSUD TP) yang mendorong pasien mendaftar melalui aplikasi JKN Mobile memicu persoalan baru di lapangan. Sejumlah pasien yang memilih antrean manual mengaku harus menunggu lebih lama, sementara nomor antrean dari jalur online terus berjalan.
Kanafi, salah seorang pasien, mempertanyakan alur pelayanan yang menurutnya tidak adil bagi mereka yang sudah datang langsung ke rumah sakit. Ia datang dari kecamatan yang cukup jauh dan berharap bisa segera mendapatkan pemeriksaan.
“Kalau kami sudah datang langsung dan mengambil nomor antrean, kenapa harus menunggu sampai antrean otomatis selesai?” kata Kanafi, Senin (7/9/2026).
Penjelasan Direktur RSUD TP Soal Sistem Dua Jalur
Direktur RSUD TP, dr. Ismail Muhammad, membantah adanya perlakuan berbeda terhadap pasien manual. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pendaftaran online lahir dari kebutuhan untuk mengurai kepadatan di loket pendaftaran poliklinik yang kerap menumpuk di jam sibuk.
“Bukan dianaktirikan, tetapi memang pasien kami anjurkan menggunakan pendaftaran online melalui aplikasi JKN Mobile,” ujar Ismuha, sapaan akrabnya.
Ismuha menegaskan bahwa seluruh pasien, baik yang mendaftar secara digital maupun manual, tetap mendapatkan pelayanan yang sama dan mengikuti alur yang berlaku di rumah sakit. Pihaknya juga memastikan tidak ada pasien yang dirugikan dengan sistem ini.
Kekhawatiran di Balik Digitalisasi Layanan Kesehatan
Meski begitu, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan pasien. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana petugas menentukan urutan pelayanan ketika nomor antrean dari dua jalur berbeda masuk ke dalam sistem yang sama.
Dorongan penggunaan JKN Mobile dinilai berpotensi menyulitkan pasien lanjut usia atau mereka yang tidak memiliki gawai dan akses internet memadai. Jika tidak ada kejelasan mekanisme, digitalisasi justru bisa menciptakan kesenjangan baru dalam akses layanan kesehatan di Abdya.
RSUD TP perlu mempertegas skema antrean agar pasien memahami posisi dan estimasi waktu tunggu mereka sejak awal pendaftaran. Kejelasan ini penting untuk menjaga rasa keadilan di tengah proses transisi menuju layanan digital.
Inti persoalannya bukan pada penolakan terhadap teknologi. Pasien memahami manfaat digitalisasi, tetapi mereka menuntut kepastian agar jalur manual tidak tersisihkan dalam praktiknya di lapangan.
