ACEH — Rabu (2/9), Destry mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, didampingi Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur. Agenda pertama kepemimpinannya jelas: menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih lebar.
"Kami tentunya juga ke depan akan terus memfokuskan kebijakan-kebijakan kami yang akan memenuhi prinsip 3I + S," ujar Destry kepada wartawan seusai pelantikan.
Makna 3I+S dalam Arah Kebijakan Bank Sentral
Destry merinci prinsip 3I tersebut terdiri dari impactful (berdampak), inklusif, dan integratif. Ketiganya diikat dalam satu elemen kunci: sinergi merah putih, yang menjadi pegangan BI untuk mendukung percepatan menuju Indonesia maju.
Penekanan pada sinergi ini bukan sekadar retorika. Dalam mandat barunya, BI tidak bisa bekerja sendiri. Pengendalian inflasi dan penanganan isu domestik lain, kata Destry, akan terus dikejar lewat koordinasi lintas sektoral yang erat dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi tidak Bank Indonesia sendiri, kita bisa mengajak dengan tadi sinergi merah putih itu, khususnya dalam menangani masalah-masalah domestik seperti inflasi yang itu tentu akan menjadi PR bagi kami," jelasnya.
Mandat Baru di Bawah UU P2SK: Bukan Sekadar Stabilitas
Periode kepemimpinan Destry turut diwarnai perluasan mandat. Mengacu UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), bank sentral kini punya tanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bukan hanya menjaga nilai tukar dan inflasi.
Konsekuensinya, BI dituntut menciptakan iklim ekonomi yang kondusif agar sektor riil tumbuh dan lapangan kerja baru tercipta. Ini pergeseran signifikan yang menuntut bauran kebijakan lebih cermat di tengah ketidakpastian global.
Sinyal Kewaspadaan pada Tren Yield Obligasi Global
Di luar persoalan domestik, Destry memberi sinyal jelas soal risiko eksternal. Ia menyoroti tren kenaikan imbal hasil obligasi global (global bond yields) yang tengah terjadi di Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara lain.
Fenomena itu sejalan dengan asesmen terbaru BI yang mencatat situasi higher for longer masih membayangi pasar keuangan global. Imbal hasil obligasi yang tinggi, inflasi global yang lengket, serta suku bunga acuan negara maju yang bertahan di level tinggi akan menjadi perhatian utama.
"Nah ini sesuatu yang pasti akan kami antisipasi pada saat kami membuat kebijakan untuk domestik," ujar Destry. Pernyataan ini mengisyaratkan BI tidak akan ragu mengambil langkah pre-emptive bila tekanan eksternal mengancam stabilitas rupiah dan pasar keuangan dalam negeri.
Bagi pelaku pasar, arahan awal ini menegaskan konsistensi BI menjaga stabilitas sebagai prasyarat utama. Namun, mandat pertumbuhan yang kini melekat membuat setiap keputusan suku bunga ke depan akan menjadi tarik-ulur yang lebih kompleks antara pengendalian risiko eksternal dan dorongan terhadap sektor riil. Sinergi dengan pemerintah menjadi kunci agar bauran kebijakan tidak saling tumpang tindih.
