BIREUEN — Minyak bumi yang mengalir dari sumur-sumur rakyat di Aceh mulai masuk jalur tata kelola berbasis data. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggandeng Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) untuk melakukan sampling crude assay terhadap minyak dari sejumlah sumur masyarakat di empat wilayah sekaligus.
Wilayah yang disasar meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, serta kawasan Pangkalan Susu. Kegiatan berlangsung pada 17 September 2026.
Sampel yang telah diambil akan dianalisis menyeluruh di laboratorium LEMIGAS. Pengujian ini menentukan karakteristik sekaligus nilai ekonomi minyak yang selama ini diproduksi warga secara mandiri.
Parameter Apa Saja yang Diuji dari Minyak Sumur Rakyat Aceh?
Ada sejumlah parameter yang masuk daftar pengujian. Mulai dari API gravity, kandungan sulfur, True Boiling Point (TBP) distillation, Reid Vapor Pressure (RVP), viskositas, Basic Sediment and Water (BS&W), hingga profil hidrokarbon.
Dari rangkaian parameter itu, LEMIGAS akan memetakan gambaran lengkap karakter minyak. Termasuk potensi produk turunannya dan kesesuaiannya dengan fasilitas pengolahan yang ada.
Deputi Keuangan dan Monetisasi BPMA, Afrul Wahyuni, menyatakan hasil uji mutu menjadi salah satu dasar teknis untuk pengajuan harga minyak sumur masyarakat ke Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.
"Uji mutu (crude assay) adalah salah satu proses penting dalam aspek komersial, karena hasil pengujian ini menjadi dasar teknis untuk mengajukan harga minyak yang bersumber dari sumur minyak masyarakat di Wilayah Aceh kepada Tim Harga Minyak Mentah Indonesia," ujar Afrul.
Hasil analisis tersebut akan dipakai menentukan nilai keekonomian dan formula harga patokan jenis minyak mentah dengan mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP).
Dari Volume ke Karakteristik: Apa yang Berubah dari Perdagangan Minyak Rakyat?
Selama ini minyak dari sumur masyarakat lebih banyak dilihat dari berapa banyak volumenya. Pendekatan crude assay menggeser cara pandang itu ke karakteristik dan nilai ekonomi minyak.
Hasil pengujian juga menjadi syarat sebelum minyak dapat ditransaksikan, diperdagangkan, maupun dipertimbangkan masuk ke kilang pengolahan. Tanpa data mutu, minyak sumur rakyat sulit masuk rantai pasok formal.
BPMA berkoordinasi dengan PT Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, PT Aceh Energi, serta Pertamina EP Pangkalan Susu dalam pelaksanaan sampling. Sampel diambil melalui sampling pit yang disiapkan masing-masing Badan Kerja Sama Usaha (BKU) dengan volume sekitar 20 liter per titik.
Proses pengambilan memperhatikan praktik terbaik industri, antara lain homogenization, representative sampling, serta pengendalian kontaminasi. Langkah itu penting agar sampel yang dibawa ke laboratorium benar-benar mewakili karakter minyak dari sumbernya.
Validasi Kualitas Jadi Fondasi Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat
Kepala BPMA, Mawardi Nur, menilai validasi kualitas minyak sebagai fondasi penting dalam membangun tata kelola sumur minyak masyarakat yang transparan dan berbasis data.
"Serangkaian kegiatan proses sampling ini sangat penting untuk memberikan data yang kredibel agar hasilnya dapat menjadi dasar penentuan nilai ekonomi minyak yang bersumber dari sumur minyak masyarakat di Wilayah Aceh," kata Mawardi.
Ia menegaskan langkah tersebut bagian dari komitmen BPMA menghadirkan tata kelola yang akuntabel dan memenuhi standar industri hulu migas.
Di sisi lain, BPMA tengah mendorong percepatan proses legalisasi sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Proses itu mencakup pemenuhan standar teknis, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan atau HSSE, hingga integrasi dengan sistem pengelolaan KKKS.
Fingerprint Minyak dan Upaya Cegah Mispricing
Ketua Task Force Sumur Minyak Masyarakat, Ibnu Hafizh, menyebut hasil crude assay LEMIGAS akan menjadi referensi penting untuk mengintegrasikan minyak masyarakat ke dalam rantai pasok nasional.
"Melalui pengujian LEMIGAS, kita memperoleh fingerprint minyak secara ilmiah, mulai dari karakteristik hidrokarbon hingga potensi yield produk. Ini penting untuk menentukan kesesuaian dengan kilang dan mencegah mispricing," ujar Ibnu.
Pendekatan berbasis data juga dinilai dapat menekan praktik penjualan ilegal. Sekaligus meningkatkan nilai tambah minyak bagi masyarakat dan negara.
Crude assay pada akhirnya menjadi jembatan antara minyak dari sumur masyarakat dengan tata niaga migas yang lebih formal.
