BANDA ACEH — Angka serapan anggaran yang masih di bawah setengah target itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Isu Strategis dan Program Prioritas Pemerintah Aceh di Gedung Serba Guna Setda Aceh, Rabu (20/5/2026). Sejumlah pekerjaan besar masih menunggu penyelesaian, mulai dari pembangunan hunian tetap warga, normalisasi sungai, hingga pemulihan lahan pertanian dan tambak masyarakat.
Daerah Mana Saja yang Masuk Daftar Prioritas?
Kepala Pelaksana BPBA, Bahron Bakti, menyebutkan setidaknya tujuh kabupaten masih membutuhkan percepatan penanganan serius. Wilayah itu meliputi Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.
“Mereka butuh percepatan terutama untuk pemulihan permukiman, lahan pertanian, tambak, dan fasilitas dasar lainnya,” ujar Bahron dalam rapat tersebut.
KPK Turun Tangan Awasi Anggaran Pemulihan
Pengawasan ketat juga menjadi sorotan. Unsur Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Dr. Imran, menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan akuntabel dan bebas dari penyimpangan. KPK RI pun dilibatkan untuk memastikan tata kelola berbasis data dan penggunaan anggaran yang transparan.
“KPK mendukung penuh upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang baik,” kata Harun, perwakilan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
Validasi Data Korban Jadi Kunci Tepat Sasaran
Pemerintah Aceh juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data korban terdampak. Tanpa data yang akurat, bantuan berisiko tidak tepat sasaran. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat terus didorong agar program pemulihan berjalan terukur.
“Penanganan bencana hidrometeorologi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Kami terus memperkuat koordinasi agar program pemulihan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Robby.
Dengan waktu tersisa kurang dari tiga bulan sebelum masa transisi darurat berakhir, Pemerintah Aceh kini berpacu menyelesaikan pembangunan hunian warga, normalisasi sungai, serta pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang masih terendam dampak banjir.
