ACEH — Wacana negara kembali menjadi pemain utama dalam arus ekspor komoditas mulai mendapat sorotan tajam. Bukan dari pelaku usaha semata, tetapi juga dari akademisi yang melihat adanya potensi jebakan baru di balik semangat nasionalisme ekonomi.
Didik menegaskan Indonesia memang tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh sumber daya alam ke pasar global. Namun, ia juga menolak model ekonomi komando yang mematikan peran swasta.
"Praktek seperti ini akan mematikan ekonomi dan menjadikan negara lebih miskin," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (28/5/2026).
Jalan Tengah 'Smart State Trading'
Di tengah kekhawatiran itu, Didik menawarkan konsep jalan tengah bernama smart state trading. Dalam model ini, negara tetap memegang kendali strategis atas devisa, data ekspor, dan pengawasan sumber daya alam. Namun, aktivitas bisnis dan produksi harian tetap dijalankan swasta agar efisien dan kompetitif.
Dengan kata lain, negara berperan sebagai dirigen, bukan pedagang harian. Titik paling rawan, menurut Didik, bukan pada slogan nasionalismenya, melainkan implementasi di lapangan. Sebab, ketika negara terlalu jauh masuk ke perdagangan, risiko monopoli baru ikut mengintai.
"Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998. Tetapi jika salah desain, ia bisa berubah menjadi birokrasi monopoli baru yang justru melemahkan ekonomi nasional," katanya.
Kunci Sukses Ada di Lembaga Independen
Didik kemudian menyoroti satu elemen yang menurutnya bisa menentukan berhasil atau gagalnya sistem ini: keterlibatan lembaga independen profesional seperti Sucofindo dan SGS. Pengawasan ekspor, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan birokrasi konvensional atau BUMN semata.
Dunia internasional membutuhkan transparansi dan kredibilitas global. Karena itu, lembaga independen perlu dilibatkan untuk audit volume, pengawasan pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional.
"Kendali ekspor satu pintu dan pengawasannya bukan terletak pada monopoli BUMN semata, melainkan pada sistem verifikasi independen yang cepat dan tepat," ujar Didik.
Target Besar di Balik Kebijakan: Menjadi Penentu Harga
Di balik perdebatan desain tata kelola, ada satu target besar yang dibidik pemerintah: mengubah posisi Indonesia dari sekadar penjual bahan mentah menjadi penentu harga. Didik menilai jika tata kelola ekspor berhasil dikonsolidasikan, Indonesia bisa mengurangi dominasi broker dan trader internasional yang selama ini bermain di pusat perdagangan seperti Singapura.
"Indonesia bisa menjadi penentu harga, bukan seperti selama ini hanya menjadi price taker," ujarnya.
Pertarungan kebijakan ini bukan sekadar soal ekspor. Ini menyangkut perebutan kendali atas devisa, harga komoditas, hingga arah baru kapitalisme Indonesia. Namun, sejarah mencatat: semakin besar kekuasaan ekonomi terkonsentrasi, semakin besar pula godaan birokrasi, rente, dan korupsi ikut tumbuh di belakangnya.
